Pakar Sosiologi UNAIR Angkat Bicara Soal Keberadaan Kerangkeng Manusia Bupati Langkat

SURABAYA – Keberadaan kerangkeng manusia  di rumah pribadi Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin menjadi sorotan publik, tak terkecuali Guru Besar Sosiologi UNAIR. Pasalnya, fenomena yang berlangsung selama 10 tahun terakhir itu baru saja terungkap setelah KPK melakukan penggeledahan. Kerangkeng tersebut berkedok rehabilitasi tetapi juga melibatkan kekerasan dan perbudakan. 

Prof Bagong Suyanto MSi menilai Kerangkeng manusia adalah bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca juga: Penutupan Toko Banyu Urip oleh Satpol PP Banyuwangi Dinilai Tidak Prosedural, Kasatpol PP Gunakan Jurus Tutup Mulut

“Kalau dalihnya untuk rehabilitasi, jangan diperlakukan sebagai terdakwa yang dihukum, tetapi harus diperlakukan sebagai korban, ’’ ucapnya.

Baca juga: Arteria Dahlan Beri Apresiasi Capaian Kejari Kota Kediri Raih WBK dan Predikat 5 Terbaik Nasional Bidang Pidsus

Dosen kelahiran Nganjuk itu mengatakan bahwa rehabilitasi sosial narkoba bertujuan untuk memulihkan manusia dari dampak buruk penyalahgunaan baik secara mental maupun sosial. Ia juga berpendapat bahwa korban rehabilitasi sosial narkoba semestinya dilakukan oleh ahlinya bukan tergantung jabatannya.

“Fakta bahwa ada kerangkeng manusia itu jelas salah, karena bukan wewenang bupati. Kalau dilakukan bukan oleh ahlinya, secara sosiologi itu hal yang menyimpang, ’’ papar Prof Bagong, Senin (7/2/2022).

Baca juga: Polrestabes Surabaya Terapkan Pengamanan 3 Ring pada Malam Pergantian Tahun

Berkaitan dengan hal itu, setiap tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dianggap sebagai bentuk penyimpangan.  

“Kondisi dikerangkeng dengan fasilitas apapun tetap tidak manusiawi. Itu melanggar kebebasan, kecuali divonis pengadilan bersalah, ’’ imbuhnya.

Baca juga: Patroli KRYD Ditsamapta Polda Jatim Antisipasi Kerumunan Masyarakat di Tempat Umum

Dilansir dari Tempo, selain kerangkeng manusia, KPK juga menemukan adanya  perbudakan yang dilakukan oleh Bupati Langkat kepada korban untuk menggarap kebun sawit miliknya. Korban juga diketahui sering mengalami penyiksaan hingga berdarah dan lebam di tubuh mereka.

Meskipun ada yang mengaku bahwa beberapa korban yang dikerangkeng itu mendapat izin dari keluarga. Namun, Guru Besar Sosiologi UNAIR menganggap izin tersebut bisa saja diberikan karena keluarganya tersubordinasi dengan kekuasaan dan tidak berani untuk menguak isu ini.

Baca juga: Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly: Tahun 2022 Tahun Hak Cipta Dan Peluncuran POPHC

“Kegiatan kerangkeng semacam ini bisa berdampak sosial bagi korban, yakni munculnya trauma dan stigma, ” ujar Prof Bagong. (*)